Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Radiografer, Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Radiografer.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini:

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis JabFung Radiografer dan Angka Kreditnya.

Menimbang :

bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang JabFung Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1049);
  6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1149);

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog

Image
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Pungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Tunjangan Metrolog adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasai 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasai 3 Besaran Tunjangan Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian Tunjangan Metrolog bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Pemberian Tunjangan Metrolog dihentikan apabila Peg...
Read more

Nilai & Kelas Jabatan Fungsional & Struktural di Kementerian Agama

Image
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829), diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Fungsional): Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Struktural): Keterangan lebih lengkap tentang kelas jabatan struktural dapat dilihat pada peraturan berikut ini: Download Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jab. Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama. Menimbang : bahwa dengan adanya kesalahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ata...
Read more

Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

Image
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Jaksa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa setiap bulan. Besarnya Tunjangan Jaksa sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini: Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa yang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya diberikan satu tunjang...
Read more