Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia:

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman RI.

Delapan tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 20 Maret 2000, sejarah Ombudsman Indonesia diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, sehingga beliau dapat dikatakan sebagai salah satu founding father Ombudsman di Indonesia. Tugas Komisi Ombudsman Nasional ketika itu selain melakukan pengawasan pelayanan juga menyiapkan konsep rancangan undang‐undang tentang Ombudsman. Saat itu, diperkirakan dalam waktu dua atau tiga tahun undang‐undang Ombudsman sudah dapat disahkan, atau dengan kata lain sifat kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga transisi sebelum nantinya diatur oleh Undang‐undang.

Namun sejalan dengan perkembangan waktu, arah perjalanan politik Indonesia mengalami beberapa perubahan. Presiden Abdurrahman Wahid yang mendorong terbentuknya Ombudsman hanya memegang pemerintahan dalam waktu yang tidak lama dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati. Perubahan politik di pemerintahan tersebut berdampak terhadap proses pembahasan Undang‐Undang Ombudsman menjadi tertunda. Meskipun kala itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang‐undang Ombudsman (RUU) sebagai RUU inisiatif, bahkan dikuatkan dengan adanya rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/2001, RUU Ombudsman belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai periode pemerintahan Presiden Megawati berakhir, Amanat Presiden sebagai bagian dari proses pembahasan RUU Ombudsman di DPR RI tidak kunjung terbit.

Pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan setahun kemudian dimulailah pembahasan Rancangan Undang‐undang Ombudsman RI antara pemerintah dan DPR RI dimana Komisi Ombudsman Nasional termasuk dalam Tim Pemerintah. Pembahasan Rancangan Undang‐undang Ombudsman ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Pada awal tahun 2008 dimulailah pembahasan intensif di DPR RI hingga bulan September 2008, dan akhirnya DPR RI mengesahkannya menjadi Undang‐undang.

Dalam proses pembahasan  RUU Ombudsman Republik Indonesia semua keputusan diambil dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada pembahasan yang memakan waktu lama untuk pasal‐pasal yang bersifat krusial. Namun demikian harus diakui bahwa ada beberapa perbedaan antara Rancangan Undang‐Undang pada saat awal diajukan dengan hasil pembahasannya. Salah satunya, dalam konsep awal Rancangan Undang‐Undang diatur mengenai Ombudsman Daerah, namun setelah dilakukan pembahasan, akhirnya pihak DPR dan Pemerintah memutuskan tidak perlu pengaturan mengenai Ombudsman Daerah mengingat undang‐undang tersebut nantinya mengatur tentang Kantor Perwakilan Ombudsman RI yang bertempat di daerah. Perbedaan penting lainnya adalah menyangkut kewenangan Ombudsman yang diperluas dengan adanya rekomendasi yang bersifat mengikat dan berujung pada sanksi apabila diketahui adanya pihak yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog

Image
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Pungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Tunjangan Metrolog adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasai 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasai 3 Besaran Tunjangan Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian Tunjangan Metrolog bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Pemberian Tunjangan Metrolog dihentikan apabila Peg...
Read more

Nilai & Kelas Jabatan Fungsional & Struktural di Kementerian Agama

Image
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829), diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Fungsional): Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Struktural): Keterangan lebih lengkap tentang kelas jabatan struktural dapat dilihat pada peraturan berikut ini: Download Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jab. Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama. Menimbang : bahwa dengan adanya kesalahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ata...
Read more

Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

Image
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Jaksa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa setiap bulan. Besarnya Tunjangan Jaksa sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini: Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa yang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya diberikan satu tunjang...
Read more